Kerja Kurang Maksimal Anggota DPR Tidak Di Gaji

Kerja Kurang Maksimal Anggota DPR Tidak Di Gaji – KPK mewacanakan anggota DPR tdk digaji kalau lama menuntaskan Undang-undang. ICW beri dukungan inspirasi itu serta menyoroti anggota DPR yang seringkali mangkir dalam sidang rapat paripurna serta perancangan undang-undang.

” Bab penghasilan saya kira gak bab Undang-undang saja ya, namun semua seperti kedatangan anggota DPR, saat sidang, jadi ke depan mungkin yang dijalankan yaitu bagaimana menertibkan anggota DPR sendiri saat sidang paripurna serta ulasan RUU serta lain-lainnya, ” kata Periset ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina di lokasi Bundaran HI, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018) .

Almas memandang perihal DPR tdk digaji sebab lama menuntaskan undang-undang, itu kurang efisien. Lantaran, permasalahan menuntaskan UU itu ada tersangkut pemerintah ikut dalam pengesahannya, jadi tidak cuma DPR yang memikul tanggung jawab namun pemerintah juga.

” Memang benar ada Undang-undang lama tuntasnya, namun kita mesti tahu ikut kasusnya apa itu sich, tdk semua masalah dari DPR, Tempo hari DPR ada juga menjelaskana dimana pemerintah gak turut kaji, ” tuturnya.

Awal kalinya, wawasan penghentian penghasilan ini pertama-tama dilemparkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wawasan ini diperuntukkan untuk membuat anggota DPR yang miliki integritas.

Jujur dan berkarakter kuat suatu hal satu given di tiap-tiap orang, ini hari kita bicara seperti apakah anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, jujur dan berkarakter kuat itu being honest, ” papar Saut waktu diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12) .

” Jadi bila ada Undang-undang disahkan DPR itu honest gak sich? Orang yang gak miliki integritas itu gak dapat digaji. Jadi, bila DPR gak selesai-selesai kaji UU, jangan sampai digaji pak ketua, ” ujarnya.