Visi Misi Prabowo Mau Pun Jokowi

Visi Misi Prabowo Mau Pun Jokowi – Capres nomer 01 Joko Widodo (Jokowi) serta capres nomer 02 Prabowo Subianto saling udah memberikan pidato yg terselip pada visi-misi dan program mereka semasing apabila menangi Pemilihan presiden 2019.

Jokowi memberikan visi-misi melalui program ‘Visi Presiden’ yg ditampilkan lima stasiun tv pada Minggu (13/1) malam. Dalam acara berdurasi 30 menit itu, Jokowi menjelaskan pencapaiannya jadi presiden sepanjang empat tahun ke depan.

Calon petahana itu ikut menjelaskan program apakah saja yg bakal dilaksanakan apabila kembali dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

Selang satu hari, giliran Prabowo yg mengerjakan soal mirip. Dia memberikan pidato berkebangsaan bertema ‘Indonesia Menang’, di JCC, Senayan, Jakarta. Walaupun Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menjelaskan pidato berkebangsaan itu cuma ditayangkan melalui format streaming, nyata-nyatanya ditayangkan juga oleh stasiun tv swasta keseluruhannya.

Aktivitas Jokowi serta Prabowo itu lantas memperoleh sorotan dari Komisi Penentuan Umum (KPU) , Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) , dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) . Pasalnya sekarang belum juga masuk skedul kampanye terbuka yg ditayangkan media pers seperti yg udah diputuskan pada Ketetapan KPU. Itu baru bisa dilaksanakan 21 hari sebelum saat tenang atau sejak mulai 23 Maret hingga 13 April 2019.

Ketua KPU Arief Budiman malas berspekulasi berkenaan perkiraan pelanggaran kampanye yg dilaksanakan Jokowi atau Prabowo. Arief menjelaskan sekarang Gugus Pekerjaan yg terdiri atas KPU, Bawaslu, serta KPI tengah mengerjakan tinjauan berkenaan aktivitas ke dua capres itu.

” Butuh dicek dahulu. Supaya Gugus Pekerjaan bersua lantas menyaksikan semua yg udah dilaksanakan terus supaya mereka kelak ambil kesimpulannya, ” kata Arief kala dijumpai di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/1) .

Arief memaparkan pemasyarakatan visi misi merupakan aktivitas yg diadakan KPU serta Bawaslu. Menurut Arief, apabila penyampaian misi dan visi dilaksanakan semasing pasangan calon, hal semacam itu dimaksud kampanye.

Kampanye, kata Arief, sudah bisa dilaksanakan sejak mulai tiga hari sehabis pemastian pasangan calon. Sesaat buat kampanye terbuka serta ditayangkan media pers, baru bisa dilaksanakan 23 Maret hingga 13 April 2019.

Peraturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 terkait Pemilu atau Ketetapan KPU Nomer 23 Tahun 2018 terkait Kampanye Pemilu.

Dalam Clausal 274 ayat (1) huruf a UU Pemilu di sebutkan, ” Materi kampanye mencakup : visi, misi, serta program Pasangan Calon buat Kampanye Pemilu Presiden serta Wakil Presiden. ” Lantas di Clausal 275 terdaftar salah satunya kalau kampanye dapat dilaksanakan lewat, iklan media pers buat, media pers elektronik, serta internet.

Bawaslu ikut mencium kemampuan pelanggaran administrasi kampanye di luar skedul yg dilaksanakan Jokowi atau Prabowo.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengemukakan tidak cuman ke dua capres, Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf serta Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi atau stasiun tv yg menyajikan acara itu dapat digunakan sangsi.

Melalui Gugus Pekerjaan yg ada, kata Fritz, pihaknya tengah mengulas perkiraan pelanggaran kampanye yg dilaksanakan ke dua calon capres. Baik Jokowi atau Prabowo miliki potensi melanggar Clausal 492 UU Pemilu atas perbuatan mereka itu.

Dalam beleid itu dirapikan siapa-siapa saja yg dengan berniat mengerjakan kampanye di luar skedul yg ditetapkan KPU dipidana dengan pidana kurungan sangat lama 1 tahun serta denda sangat banyak Rp12 juta.