KPK Minta DPR Hormati Hukum Yang Berlaku

KPK Minta DPR Hormati Hukum Yang Berlaku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon DPR menghormati sistem hukum berkaitan mencegah Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri. KPK juga berikan tanda akan tidak mencabut pencekalan itu.

Menyikapi hal semacam itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilainya KPK tak dapat seenaknya menghindar melancong ke luar negeri Novanto. Dia menilainya Novanto mempunyai hak imunitas sebagai pimpinan DPR yang ditanggung oleh konstitusi.

” Kekebalan itu telah diberikan konstitusi, namun bila mudah diacak dimainkan seperti gini, ini tidak mematuhi konstitusi, ” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/42017).

Menurutnya, di semua negara yang berpedoman system demokrasi, Ketua DPR tak bisa diperlakukan seenaknya oleh instansi negara lain, walau itu instansi penegak hukum.

” Lantaran di semua negara maju, negara demokrasi tak bisa anggota DPR diperlakukan penegakan hukum seperti warga umum. Posisi Ketua DPR sampai kini dan sebagainya dalam konstitusi negara, dalam UU, serta sesungguhnya ada posisi Presiden, ” tutur Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat kemampuan KPK telah terlalu berlebih berkaitan pencekalan Setya Novanto lewat imigrasi. Bila berkaitan kontrol Novanto sebagai saksi, Fahri menyampaikan, Ketua Umum Partai Golkar itu begitu kooperatif dalam tiap-tiap panggilan KPK.

” Pak Nov tidak tak pernah tak ada dia datang serta pasti mesti hormati. Kita sayangkan sekali terlebih Kemenkumham serta Ditjen Imigrasi yg tidak cermat dalam soal ini hingga lakukan beberapa hal yang bisa dikira sebagai mengganggu jalinan kerja antar instansi negara, ” tutur Fahri.

” Presiden ini ikut serta tidak sih dalam kepastian hukum kita ini? Kok Presiden itu seperti ada negara didalam negara, dia tidak tahu ada petinggi tinggi negara (dihindari), instansi negara itu kan mesti dijaga marwah serta posisinya semasing, ” sambung Fahri.

Sesaat, Ketua DPR Setya Novanto mengakui belum tahu masalah surat keberatan pencekalan dianya yang bakal di kirim ke Presiden.